PIKIRANSUMBAR – Persoalan Jalur lintas Sumatera Sitinjau Lauik yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok memang tidak habis untuk dibahas. Apalagi, jalur yang viral di jagat dunia maya itu sering terjadi longsor.
Beberapa bulan belakangan, salah satu titik longsor yang terus membuat was-was pengendara jalanan yang melintasi jalur itu. Sehingga, wacana pembangunan Fly Over yang telah dihapus dalam pembangunan nasional kembali mengemuka. Tidak kalah menarik, salah satu anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat dari Partai Gerindra Andre Rosiade, seakan mengambil ‘panggung’ dan menebar berita bohong ditengah-tengah masyarakat dengan mengatakan akan mulainya pembangunan flyover Sitinjau Lauik pada Juni Tahun 2023.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Dapil Sumbar, Athari Gauthi Ardi sangat menyayangkan pernyataan itu. Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa pembangunan fly over itu baru sebatas wacana dan permintaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah pusat.
Anggota Komisi V dan Badan Anggran DPR RI itu menjelaskan, flyover baru wacana dan bahkan belum ada pembahasannya pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun anggaran 2023, bahkan dia sendiri juga belum dapat surat permohonannya.
” Orang itu mengklaim, suratnya sudah masuk ke pusat. Saya berada di Komisi V dan di Badan Anggaran (Banggar). Saya belum dapat suratnya dan tidak tahu suratnya kemana. Bahkan, katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai. Untuk diketahui, itu bukan proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan miliaran, tetapi triliunan. Saya tegaskan itu kabar bohong. Belum ada anggaran untuk Flyover untuk Sitinjau Lauik. Jadi jangan bodohi masyarakat,” tegas Athari.
Hal itu perlu disampaikannya, supaya jangan ada informasi-informasi tidak benar yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Apalagi hanya untuk kepentingan seseorang. Athari juga menegaskan bahwa sesuai komisinya di DPR RI, dia yang terus menyuarakan pembangunan itu, tapi tidak sepongah itu.
“Kalau mau pembuktian, di saat rapat ada videonya, saya ngomong terus soal penanganan Sitinjau Lauik. Bahkan untuk masalah macet dan longsor pun saya sudah sampaikan ke PUPR. Tetapi anggarannya memang belum ada. Silakan tanya ke PUPR. Pemerintah Pusat kini masih fokus kepada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan pemulihan ekonomi rakyat. Bahkan keperhubungan juga saya sampaikan, makanya sekarang rambu-rambu jalan akan segera dibenahi sesuai dengan Tupoksinya, termasuk untuk pemeliharaan jalan,” tutur Athari.
Athari juga menilai sejumlah siasat pembodohan masyarakat, demi pencitraan politik dengan wacana pembangunan flyover itu.
“Katanya, dia akan mengundang PT Hutama Karya. Dia bilang Hutama Karya akan menawarkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perlu diingat, bukan begitu sistem KPBU. Sistem KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Nah, proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha-badan usaha yang ada, lalu ditenderkan. Mana yang cocok dan sesuai yang dengan aturan dan yang disyaratkan. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah. Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu. Dari mana dia tahu yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang menawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,” tegasnya.
Athari juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tokoh masyarakat, apalagi sekelas wakil rakyat di DPR RI yang menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Menurut Athari, itu sama saja mempermainkan hati masyarakat.
“Jangan hanya demi hasrat politik, atau cuma karena kecemasan perolehan suara, karena pemilu sudah dekat. Ini offside namanya. Jadi, kepada bapak yang disana, jangan lagi bohongi masyarakat saya. Karena menurut saya dia sudah banyak membohongi masyarakat saya, dengan cerita-cerita yang dia buat sendiri. Saran saya, bapak itu ke dokter dulu, diperiksa,” tegasnya.
Sebelumnya, proposal Pemprov Sumatera Barat untuk membangun Fly Over di jalur Sitinjau Lauik telah ditolak oleh Kementerian PUPR. Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar Andre Rosiade akan mengupayakan solusi lain.
“Setelah mendengar kabar bahwa proposal (fly over) ditolak, tentu kami sebagai anggota dewan dari Sumatra Barat harus mencari solusi menyelesaikan persoalan jalan Sitinjau Lauik, yaitu dengan meminta bantuan kepada Hutama Karya,” kata Andre, Sabtu (27/8/2022).
Ketua DPD Gerindra Sumbar itu mengatakan itu di sela-sela kunjungannya ke lokasi yang sering longsor itu. Dia pun turut mengajak Direksi PT Hutama Karya.
Andre meminta HK untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR dengan menawarkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik. Ia berharap tender KBPU ini dilaksanakan pada Januari 2023 dan memulai proses konstruksi pada Juni 2023.
“Harapan kita, Juni-Juli 2024, persoalan jalur Sitinjau Lauik selesai,” ucap Andre.
Sementara itu, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, melihat tikungan di tanjakan di jalur Sitinjau Lauik sangat tajam yang sangat membahayakan pengguna jalan.
Hutama Karya menurut dia akan mengajukan proposal ke Kementerian PUPR untuk menjelaskan desain pembangunan yang akan dilakukan. Nantinya, pemerintah akan melakukan pembayaran secara bertahap kepada Hutama Karya.
Koentjoro menyebut pembangunan yang akan dilakukan Hutama Karya di Sitinjau Lauik hanya di beberapa titik rawan saja.
“Perencanaannya mengamankan jalur Sitinjau Lauik dulu, di titik rawan saja. Nilai proyek ini mungkin bisa lebih dari Rp 1 triliun,” kata dia. (Kris)
Sumber: detik.com, kongkrit.com, Patron.co.id
