PIKIRANSUMBAR– Seluruh nagari diminta untuk memprioritaskan dana desa untuk pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Solok.
“Saya minta, pemerintah nagari untuk lebih fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengatasi kemiskinan,” ujar Bupati Solok Epyardi Asda, saat mengunjungi beberapa Nagari di Kabupaten Solok.
Saat ini pelaksanaan program dan kegiatan di kabupaten Solok akan diprioritaskan pada pembangunan nagari. Iamengarahkan setiap Walinagari, agar setiap anggaran yang disusun diberikan hanya untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Epyardi menyebutkan, seluruh nagari harus kompak dan fokus dalam program pemberdayaan ekonomi, maka angka kemiskinan akan bisa teratasi. Sementara untuk urusan infrastruktur bakal menjadi tugas dari pemerintah daerah.
Sebagai langkah nyata, pemerintah nagari diminta untuk melakukan pendataan secara terperinci dengan by name by addres. Dengan pendataan itu, bisa diketahui jumlah dan sebaran masyarakat miskin di setiap nagari.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, angka kemiskinan di Kabupaten Solok menurun. Dari garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok pada tahun 2014 angka kemiskinan tercatat 9,53 persen, pada tahun 2015 10,00 persen, tahun 2016 9,32 persen.
Tahun 2017 9,06 persen, tahun 2018 8,88 persen, tahun 2019 7,98 persen, tahun 2020 7,81 persen, tahun 2021 8,01 persen, dan tahun 2022 7,12 persen. Angka ini paling rendah dibanding 9 tahun terakhir.
Selain itu, Epyardi juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan percepatan realisasi pembangunan di nagari-nagari. Hal ini terkait dengan permintaan warga yang ingin merasakan pembangunan di daerahnya.
“Saya selalu memfokuskan pembangunan pada nagari-nagari, sebab Pemkab Solok menganut sistem anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, jadi uang dari rakyat itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat sesuai dengan keinginannya,” katanya.
Ia meminta OPD untuk segera melakukan percepatan pembangunan, karena anggaran sudah ada, dan tinggal pengerjaan. Apalagi, masyarakat sudah berharap banyak.
Tak hanya itu, Ia selalu mewanti-wanti setiap Nagari, bahwa dalam pembangunan nagari harus melibatkan oleh seluruh sektor dari berbagai tingkatan pemerintahan dan kelembagaan Nagari.
