PIKIRANSUMBAR – Guna melakukan monitoring dan mengevaluasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus guna menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Bupati Solok, Epyardi Asda diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Eva Nasri mengikuti Rakor itu secara virtual di Ruang Kerja Asisten III Senin, (24/20/22).
Ikut mendampingi, Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, Kepala Dinas Koperindag, Ahli Gusta Tusri, Kabag Perekonomian, Yosi Agusta, beserta jajaran dari OPD di Kabupaten Solok.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia termasuk indonesia. Situasi global akibat pandemik Covid – 19 ditambah lagi dengan perang Rusia – Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang berdampak terhadap perekonomian dunia.
” Kita bersyukur kepda Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia termasuk yang di anggap sukses oleh seluruh dunia menangani Covid – 19 dan bisa survive secara ekonomi, karena semua kepala negara, semua kepala daerah berada pada persoalan yang sama yakni tergetnya dalam menghadapi Covid 19 bisa mengendalikan pandemi itu dengan berbagai indukatornya yang berdampak menurunnya kasus dibawah standar, ” ungkap Tito.
Inflasi yang saat ini terjadi di dunia cukup tinggi, bahkan ada negara – negara di dunia yang sudah mengalami hyperinflasi. “Negara sebesar Amerika Serikat saja inflasinya sudah mencapai 9% lebih bahkan Turki sudah mencapai diatas 80%. Saya juga ingin menyampaikan mendekati 100% yaitu Srilangka, Afganistan, Pakistan sehingga telah menimbulkan persoalan yang banyak,” Jelas Tito.
Lebih lanjut Tito menyampaikan, Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi dibandingkan negara-negara lainnya lain. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4, 94%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara di dunia. Namun demikian, ada hal yang perlu diwaspadai yaitu, ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi Covid 19 dan ketidakmampuan dalam negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari sytem globaliasi ekonomi.
“Ditambah lagi Perang Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia, dimana menyebabkan ekonominglobal mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat,” Paparnya
Pemerintah Pusat saat ini, kata Tito tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi semaksimal mungkin, menahan laju suku bunga, mencari sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan pangan yang bisa di produksi dalam negeri serta mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain.
Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan beberapa hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh daerah provinsi / kabupaten / kota se Indonesia untuk perama, Membentuk Satgas Ketahanan Pangan di Daerah yang bertugas untuk memastikan dan memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga 11 bahan pangan di daerah. Kedua, Satgas yang diketahui oleh Sekda ( Provinsi, Kabupaten/Kota) yang beranggotakan unsur Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan TNI / Polri serta Bulog Daerah. Ketiga, Satgas harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara harian kepada Gubernur. Hasil laporan rekapitulasi Kabupaten / Kota oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
” Harapan kita teman – teman para kepada daerah tingkat provinsi juga berkompetisi untuk menunjukan kinerja masing – masing untuk mengendalikan inflasi di daerah. Saya juga akan meminta rekan – rekan gubernur bersama pihak BI dan BPS juga mengumumkan inflasi tingkat Kabupaten / Kota masing masing di provinsi, sehingga kita tahu yang mana yang baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi. Dan semuanya yang kita lakukan ini akan disampaikan kepada publik,” tutup Tito.
