PIKIRANSUMBAR – Kerja nyata ditunjukkan Anggota DPR RI Komisi V Asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi dalam mencarikan solusi permasalahan jalur Sitinjau Lauik. Kali ini, pihaknya menggandeng langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan sejumlah pihak terkait untuk melihat langsung kawasan Panorama 1 Sitinjau Lauik, Rabu (2/11/2022).
Tidak hanya itu, seusai melihat kondisi Sitinjau Lauik, rombongan juga meninjau dua titik pembangunan infrastruktur lainnya di Sumbar, yakni Titik Abrasi Pantai Padang, dan Pembangunan Tol Padang-Sicincin.
Athari Gauthi Ardi di sela-sela kunjungan itu mengatakan, Kementerian PUPR sudah menyiapkan solusi agar pembangunan infrastruktur di Sumbar bisa dipacu. Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk kemajuan Sumbar.
“Pembangunan infrastruktur terutama jalan menjadi perhatian utama. Karena akses jalan sangat berperan dalam perekonomian dan pembangunan masyarakat. Jika akses terhambat, banyak rentetan hambatan untuk sektor-sektor lainnya. Karena itu, sebagai Anggota Komisi V, yang salah satunya bermitra dengan Kementerian PUPR, dirinya terus mendorong agar pembangunan dari APBN bisa tercurah ke Sumbar,” ujarnya.
Khusus untuk pembenahan Kawasan Sitinjau Lauik, Athari Gauthi Ardi menegaskan bahwa sudah ada solusi dari Kementerian PUPR. Namun, solusi tersebut akan dimulai dengan perencanaan dan studi lapangan pada tahun 2023.
“Untuk solusi masalah longsor di Kawasan Sitinjau Lauik, tadi Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) telah menyampaikan bahwa hal ini akan menjadi salah satu prioritas, bersama Komisi V DPR RI. Insyaallah, tahun 2023 akan dimulai perencanaan dan studi lapangan untuk Kawasan Sitinjau Lauik, khususnya di titik panorama 1,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyebutkan, untuk penanganan longsor di Sitinjau Lauik sebagai langkah awal akan disiapkan perencanaan dan Fisibility Study (studi lapangan) sebelum dilaksanakan pembangunan Fly Over dengan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur oleh Kementrian PUPR dikarenakan jalan nasional.
“Kita banyak mendapatkan masukan dari Menteri, direncanakan nanti dimulai pada tahun 2023 untuk awal kita fokus pada perencanaan dan studi lapangan terlebih dahulu semoga nantinya bisa lansung berlanjut kepada tahap pembangunan,” ujarnya.
Mahyeldi menyampaikan, masalah sitinjau lauik adalah masalah serius yang harus dibenahi bersama dan karena berstatus jalan nasional maka pengerjaannya akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Setelah itu kita juga meninjau lokasi potensi abrasi di pantai padang, direncanakan akan dilakukan pembenahan pantai, saat ini akan dipelajari dulu oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri PUPR.
“Terkait dengan ancaman abrasi pantai di kawasan pantai padang, tadi juga sudah ditinjau selanjutnya akan dipelajari oleh Balai Wilayah Sungai setelah itu akan dilaporkan kepada Menteri PUPR sebelumnya hal itu juga sudah dikoordinasikan dengan BNPB, mudah-mudahan dengan sinergi dan komunikasi beliau, pembenahan Pantai Padang dari ancaman abrasi dapat segera dikerjakan,” kata Mahyeldi.
Selanjutnya, pembangunan tol Padang ke Sicincin yang ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah selesai.
“Untuk tol, pembebasan lahannya sudah 84,6 persen dan kita juga sudah surati Kementerian PUPR kemudian mereka juga telah perintahkan Hutama Karya untuk melanjutkan pengerjaan pembangunanya,” kata Mahyeldi.
Untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Sumbar, sangat dibutuhkan peran aktif seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari kabupaten, kota maupun provinsi bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau seandainya pembebasan lahannya selesai dengan lancar maka pemerintah pusat akan siap membangun, kuncinya adalah clear masalah tanah, itu pesan dari Menteri PUPR,” tutup Mahyeldi.
