PIKIRANSUMBAR – Mewakili Walikota Solok, Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jefrizal S.Pt, MT membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2025 di Akmal Room Bappeda, Selasa (23/4/2024).
Musrenbang RKPD 2025 ini turut dihadiri Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMD, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat, dan Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
Mengawali sambutannya, Jefrizal menyampaikan apresiasinya kepada Bappeda Kota Solok dan semua pihak yang terkait perencanaan pembangunan atas keberhasilan Kota Solok dalam perencanaan daerah. Sehingga Kota Solok dianugerahi sebagai Pemerintah Daerah terbaik dalam perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Jefrizal mengatakan Musrenbang RKPD ini merupakan rangkaian Musrenbang yang sudah dimulai sejak Pra Musrenbang di tingkat RW, berjenjang di Kelurahan, Kecamatan hingga final di tingkat Kota.
Pada kesempatan ini, Asisten II juga memaparkan capaian Pemerintah Kota Solok pada tahun sebelumnya, seperti pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang mencapai 4,81% merupakan nomor dua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang sebesar 4,84%.
Pertumbuhan ekonomi ini juga menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok. IPM Kota Solok terus membaik dan tumbuh positif, dari 73,4 pada tahun 2005 menjadi 79,35 tahun 2022. Tahun 2023 tercatat naik menjadi 79,66.
“IPM Kota Solok di atas rata-rata nasional dan berada pada peringkat keempat di Sumatera Barat,” papar Jefrizal.
Pemerintah Kota Solok juga dinilai berhasil dalam pemeberantasan kemiskinan, saat ini Kota Solok masuk dalam tujuh besar kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia tahun 2023 sebesar 3,05 persen.
Selama pelaksanaan RKPD, Jefrizal meminta peran aktif peserta yang hadir guna menyuguhkan yang terbaik untuk perencanaan pembangunan Kota Solok.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan Kota Solok tetap menjadi yang terbaik,” ajaknya.
Mengawali diskusi RKPD, Kepala Bappeda Kota Solok, Desmon menyampaikan kondisi Kota Solok berdasarkan capaian pembangunan di 2023. Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Solok mencapai Rp67,6 juta dengan angka ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) 0,256. Tingkat ketimpangan pendapatan menujukkan perbaikan tiga tahun terakhir, tahun 2021 tercatat 0,277.
Selama tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,72%, TPT Kota Solok nomor 3 terendah di Sumatera Barat. Capaian-capaian Pemerintah Kota Solok juga dibarengi dengan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Lebih lanjut Kepala Bappeda menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam Musrenbang RKPD tahun ini. Seperti tahun 2025 adalah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045 yang sekaligus juga langkah awal dari RPJPD tingkat provinsi dan pemerintah Kota. Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama jabatan walikota terpilih pada Pilkada di akhir tahun ini.
“Masa transisi ini harus kita cermati bersama sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Kepala Bappeda melanjutkan paparannya dengan menyampaikan target yang akan dicapai pada tahun depan. Di antaranya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 di angka 5,07%, sedangkan
pendapatan perkapita ditargetkan naik menjadi Rp76,13 juta, selanjutnya penurunan kemiskinan menjadi 2,43 persen.
Mengangkat tema Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah, RKPD tahun 2025 mempunyai beberapa usulan prioritas, seperti peningkatan kualitas keagaamaan, penataan kawasan pasar, peningkatan daya saing produk usaha mikro, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketersediaan ruang publik dan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kapabilitas kinerja instansi pemerintahan.
Musrenbang RKPD tahun 2025 ini juga terintegrasi dengan rembuk stunting sebagai komitmen Pemerintah Kota dalam mengatasi masalah tumbuh kembang anak di Kota Solok.
Rembuk stunting dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Olstrin Priyufa. Ia menyampaikan prevalensi stunting Kota Solok pada tahun 2022, berada di angka 18,22%, untuk mencapai kondisi ideal perlu penurunan sekitar empat persen lagi.
Kabid P3MS mengingatkan kembali komitmen bersama dalam penurunan stunting yang bisa dilaksanakan dari semua lini, sehingga apa yang direncanakan dan menjadi target dapat tercapai.
“2045 Indonesia emas akan sulit tercapai jika anak yang dibesarkan tahun ini menderita atau mengalami stunting,” ungkapnya.
Menurut Olstrin rembuk stunting adalah kegiatan yang diwajibkan pemerintah sebagai langkah awal, agar semua pihak terkait terintegrasi dalam mengawasi dan keluarga berisiko stunting.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 diakhiri dengan penandatanganan dokumen RKPD oleh seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
