PIKIRANSUMBAR – Tindak lanjut kunjungan Bupati Solok, Epyardi Asda yang jemput bola ke Kemenko Polhukam RI beberapa waktu lalu guna mempercepat penanganan Blank Spot di daerahnya mulai membuahkan Hasil.
Selasa (8/11/22), tim dari Kemenko Polhukam RI serta beberapa provider mengunjungi langsung sekaligus peninjauan lapangan. Tampak hadir, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, S.T.,M.Sc. dan Kepala Bidang Telekomunikasi pada Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI. Kedatangan itu disambut langsung Bupati Epyardi Asda di ruang kerja Bupati Solok.
Ikut mendampingi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra, S.STP., M.Si, Perwakilan Provider PT. Telkom Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo Hutchison, PT. XL Axiata serta PT. Smartfren Telcom.
untuk solusinya, daerah bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun tower dimana daerah tersebut menyediakan lahan dan nantinya pemda akan bekerjasama dengan operator untuk membangun BTS.
Andi selaku perwakilan provider, dan operator pada kesempatan itu memberikan ide berupa penawaran kepada pemerintah daerah, bahwa untuk membangun sebuah tower membutuhkan waktu yang lama. Ini di karenakan pembangunan di dasarkan oleh orientasi bisnis.
Perwakilan Telkomsel mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan tower tiap tahunnya tidak pernah berhenti, hanya saja skala prioritasnya yang sudah berbeda.
Contoh untuk hal tersebut adalah untuk daerah yang penduduknya berada di perbukitan, dan terpisah jauh dari satu nagari ke satu nagari lainnya. Hal ini membuat operator mempertimbangkan dari segi bisnis, apakah dengan membangun tower di daerah tersebut memiliki untung yang tinggi atau tidak.
Maka dengan itu, dengan semua titik potensi bisnis di daerah yang akan di bangun tower, pihak operator akan me-rangking daerah blank spot yang kemungkinan memiliki potensi bisnis yang bagus, daerah itulah yang akan di prioritsakan.
Selanjutnya, untuk pengabulan permohonan pembangunan tower tersebut juga butuh waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit, serta faktor kontur daerah yang berbukit-bukit serta jumlah populasi jiwa di suatu daerah. Pihaknya menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Solok agar bekerjasama dengan pihak-pihak yang berpengalaman dalam membangun tower.
” Akan lebih baik jika Pemda yang menyediakan tower, dikelola oleh pemda yang bekerjasama dengan BUMNAG untuk pemeliharaannya. dengan begitu, tower yang di bangun bisa di sewakan kepada operator, dan operator siap untuk menyediakan perangkat yang di butuhkan(BTS), hal ini bisa berdampak pada lebih cepatnya perwujudan akses internet ke daerah blank spot tersebut,” sebut Andi.
Menanggapi itu, Bupati Solok, Epyardi Asda merasa sangat senang atas kehadiran Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Dan rombongan serta provider, karena untuk permasalahan akses internet sudah menjadi kebutuhan.
Ini adalah momentum yang bagus, dikarenakan perubahan anggaran masih belum ketok palu. Oleh karena itu untuk pembangunan BTS di daerah blank spot bisa di masukan ke perubahan anggaran.
Pihaknya juga senang karena ada jalan keluar untuk permasalahan blank spot itu. Ia mengatakan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sebenarnya punya banyak potensi untuk mengekspose UMKM, kesenian, produk hasil tani dan kebun seperti buah-buahan, sayur dan sebagainya.
” Dengan adanya akses internet, masyarakat bisa mengunduh bahan belajar untuk peningkatan SDM itu sendiri. Dengan ini, nantinya Kabupaten Solok bisa maju, dan menjadi daerah yang canggih yang bisa mengakses internet dan terhubung dengan internet,” sebut Bupati.
Bupati pada kesempatan itu langsng mengambil keputusan untuk membangun tower di 10 titik blank spot yang ada di Kabupaten Solok. Untuk daerah yang akan dibangun Bupati meminta Dinas Kominfo Kabupaten Solok bekerjasama dengan operator untuk survey lokasi.
” Diminta Dinas Kominfo bergerak cepat, agar nantinya tower yang akan dibangun tersebut, bisa di masukan ke dalam rancangan perubahan anggaran yang masih belum ketok palu,” tegas Epyardi Asda.
Untuk memperjelas situasi dan kondisi daerah yang menjadi titik blank spot, Bupati mengajak Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta provider dan operator turun langsung survei ke lapangan. Adapun daerah yang di kunjungi adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Bukit Bais. Dalam peninjauan lapangan lokasi blank spot itu, bupati diwakili oleh Staf Ahli Mulyadi Marcos, S.E.,M.M.
Wali Nagari Bukit Bais, Usnidar melaporkan, Nagari itu terdiri dari tiga jorong yang berpopulasi lebih kurang 1800 jiwa dan sangat membutuhkn akses internet. Karena saat ini masih menggunakan wifi yang pengunaannya masih terbatas, dan dibagi-bagi.
Ia sangat berharap blank spot dapat diatasi karena besar manfaatnya, seperti bisa mempromosikan produk UKM dan kesenian.
Mulyadi Marcos melanjutkan, dari dulu Diskominfo telah berjuang untuk mengatasi masalah blank spot yang ada di Kabupaten Solok. Ada 24 titik yang terdiri dari 7 kecamatan dan 24 nagari. Permasalahannya, yang dibantu untuk BTS bisa melalui Bakti kominfo, dengan syarat daerah tersebut adalah daerah 3T.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, S.T.,M.Sc mengucapkan terimakasih kepada nagari Bukit Bais untuk sambutannya yang luarbiasa.
Ia menjelaskan tugas dari Kemenkopolhukam adalah korsidal,( koordinasi, singkronisasi dan pengendalian). Khususnya dalam konteks pembangunan telekomunikasi ini seperti yang ada di daerah ini, telah terjadi blank spot sehingga Kemenkopolhukam berkoordinasi dengan stakeholder, provider, operator, Kadis Kominfo dan Menkominfo. Memang sebenarnya, ini di bawah kementerian komunikasi dan informatika untuk pembangunan sarana teknis.
Berdasarkan pembicaraan dengan bupati beserta rekan-rekan operator, bahwa Bupati telah mengambil keputusan untuk rencana membangun BTS untuk memperkuat akses internet.
Pemerintah sangat mendorong masalah ekonomi digital ini, sangat disayangkan bahwa hasil UKM dan hasil bumi tidak bisa di ekspose terkendala akses jaringan yang tidak ada.
” Lebih mengkhawatirkan nanti hasil produk bisa diklaim orang lain dan kita yang dinagari tidak tahu apa-apa. Ia berharap dengan platform digital yang telah baik bisa meningkatkan ekonomi masyarakan beserta Sumber Daya Manusia,” tutupnya.
