PIKIRANSUMBAR – Pimpinan DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Penjelasan Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2023, di Ruang sidang utama Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Selasa (25/10/2022).
Turut hadir, Sekda Kabupaten Solok, Medison, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Dewan, Zaitul Ikhlas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati,Para Asisten, Kepala Bagian, Camat, dan undangan lainnya.
Hafni Hafiz yang membacakan pandangan umum fraksi Gerindra mengatakan, APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD Tahun sebelumnya yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sistem birokrasi yang melayani.
APBD 2023 benar-benar mengacu pada dokumen RPJMD yang telah di susun dan disepakati, sehingga target yag direncanakan dapat tercapai, serta APBD 2023 menyentuh bidang infrastruktur terutama jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
” Sesuai dengan data yang kami miliki, 60 persen jalan kabupaten mengalami rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan, karena infrastruktur ini adalah salah satu program unggulan kepala daerah, hampir disetiap kecamatan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten mengalami rusak berat,” sebutnya.
Selanjutnya, belanja modal harus berorientasi pada pengendalian dan pemulihan dampak pandemi, pemenuhan hasil musrenbang sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kenaikan BBM dan ancaman resesi global harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan mendorong optimalisasi UKM-UKM yang ada di Kabupaten Solok.
Terhadap urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar, terutama didalam urusan kesehatan dan pendidikan bagaimana peringkat kita ditingkat propinsi Sumatera Barat. Hal ini perlu kiranya kami pertanyakan kerena ini menyangkut dengan visi kepala daerah kita yaitu Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok yang Terbaik di Sumatera Barat.
Sementara itu, Vivi Yulistia Rahayu membacakan pandangan umum Fraksi Golkar mengatakan, sekarang ini sedang Viral isu tentang gagal ginjal akut bagi anak-anak yang melanda Negara kita, disini kami memohon penjelasan apakah Dinas kesehatan telah mengantisipasi langkah-langkah agar kasus tersebut tidak terjadi apalagi menyebar di Kabupaten Solok. Dan seandainya ini terjadi apakah ada persiapan pengangaran dalam APBD 2023.
” Dalam pengangaran Stunting sebesar 30 Milyar Rupiah, apakah terjadi penurunan atau masih Stagnan? Serta jelas kegiatan yang dilakukakan untuk penurunan angka tersebut,” sebutnya.
Pada tahun 2023 juga ada wacana penyertaan modal kepada PDAM dan PD. SOLINDA, Apakah sudah dikaji masalah PERDA Pendirian BUMD apakah sudah Cocok penamaan dengan jenis BUMD, dalam penambahan modal apakah sudah ada kajian analisis investasi (Invesment Analysis) oleh Tim professional independen dan Tim analisis yang di SK kan oleh kepala daerah.
Terkait berisikan aturan dibidang Pendidikan mengenai kebijakan Full Day yang mengharuskan belajar sampai sore menimbulkan keresahan bagi orang tua siswa.
” Kami Fraksi Golkar sangat menginginkan dan bermimpi semoga Kabupaten Solok ini menjadi salah satu Kabupaten terdepan dari segala hal,” ujar Vivi.
Dian Anggraini membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat menyebutkan, pada tahun anggaran 2023 terjadi penurunan alokasi DAK Fisik dibandingkan tahun anggaran 2022, apakah alasan terjadinya penurunan alokasi DAK Fisik tersebut dan kemana dana tersebut di alokasikan.
Selanjutnya, berapa alokasi anggaran untuk rehabilitasi jalan kabupaten dan pembangunan jalan serta untuk sektor pertanian, UMKM, Pariwisata dan kebudayaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Solok.
Bidang pertanian, dengan adanya escavator yang saat ini sedang dimanfaatkan oleh para walinagari untuk pembukaan jalan usaha tani baru, harus kita anggarkan untuk pengerasan jalan-jalan yang sudah dibuka tersebut agar bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kemudian, diminta kepada Dinas Pertanian untuk melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi karena hampir semua masyarakat Kabupaten Solok mengeluhkan susahnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.
Bidang pendidikan, dengan diterapkannya pembelajaran Fullday di Kabupaten Solok, dimimta kepada Dinas Pendidikan untuk dapat mendata fasilitas pendidikan kita hari ini baik di tingkat SD maupun SMP.
” Apakah semua sekolah sudah memenuhi kebutuhan dasar seperti WC dan Mushalla Sekolah, sebab kami menemukan masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki mushala dan WC, maka itu wajib kita anggarkan di tahun 2023 ini,” tutup Dian Anggraini.
