PIKIRANSUMBAR -Bupati Solok H. Epyardi Asda, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi minggu pertama di Bulan Desember diikuti TPID Kabupaten Solok melalui aplikasi zoom meeting dari Balairung Rumah Dinas Bupati Solok, Senin (4/12/2023).
Tampak Hadir Mengikuti Rapat Sekretaris Daerah Medison, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Kepala OPD, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, dan TPID Kabupaten Solok.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, adanya kenaikan inflasi dari bulan Oktober hingga November.
Dimana sebelumnya pada bulan Oktober inflasi di Indonesia sebesar 0,17 persen dan pada bulan November menjadi 0,38 persen. Sedangkan penyumbang inflasi terbesar di Indonesia masih disebabkan oleh Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,32 persen.
“Kita perlu berhati-hati karena mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi dunia atau global untuk masalah barang, pangan, jasa. Inflasi tidak terlepas dari dunia. Kita melihat bahwa perekonomian dunia memang sedang melamban, saat ini dari 185 negara di dunia, pertumbuhan ekonomi kita itu 4,94 persen dan ini cukup bagus,” kata Tito Karnavian.
Tito menyebut dari 185 Negara di dunia, Indonesia menduduki ke-138 dengan angka 2,86 persen. Adapun negara dengan inflasi tertinggi diduduki Venezuela dan posisi terendah negara Kamerun.
Sementara pada negara G20, tingkat inflasi Indonesia menduduki peringkat 18 dari 24 Negara G20. Dengan posisi inflasi tertinggi diduduki oleh negara Argentina sebesar 143 persen dan posisi terendah atau terbaik negara China sebesar -0,2 persen.
“Kemudian di Asean kita berada di posisi ke-8 dari 11 Negara di Dunia, jadi tidak terlalu buruk tapi harus tetap waspada karena 2 bulan ini trendnya naik dari 2,2 persen menjadi 2,5 persen dan sekarang 2,8 persen,” imbuhnya.
Menyikapi hasil Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Solok, siapkan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah.
“Kita sudah merangkum berbagai usulan, saran dan gerakan guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Solok,” ujar Epyardi Asda usai mengikuti Rakor tersebut.
Diantaranya, yakni seluruh OPD akan menurunkan Tim sesuai Tupoksi masing-masing untuk bersama memonitoring potensi inflasi di kabupaten solok, kemudian Kominfo siap untuk mempublikasikan segala bentuk informasi tentang perkembangan inflasi di Kabupaten Solok.
“Semua usulan itu harus segera dilakukan guna menekan angka Inflasi di kabupaten Solok,” tambah Epyardi Asda.
Ia berharap agar stakeholder terkait seperti Forkopimda, instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah l dapat segera berkonsolidasi pula untuk merealisasikan program terkait guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Solok.
“Seluruh pihak terkait harus selalu bersinergi dalam memberikan gambaran atau informasi terkait pelaksanaan program ketahanan pangan mulai dari ketersediaan pangan, distribusi pangan hingga persoalan pangan dan gizi, hal itu sangat erat kaitannya dengan pengendalian inflasi,”katanya.
Kegiatan terkait pangan harus dapat terkoordinasi,termonitor dan dapat melaksanakan distribusi, pengawasan pangan dan gizi dengan baik, serta yang terpenting berkelanjutan.
Serta seluruh lini juga harus ada kerja konkrit lintas divisi, seperti kerjasama lintas instansi di Pemkab Solok, yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, Bulog Sub Divre Solok, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Koperindag dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok.”Masing-masing instansi harus berkontribusi dalam langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai dengan Tupoksinya,” pungkasnya.
